Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pemidanaan kepada Pelaku yang Melakukan Penampungan untuk Eksploitasi Orang di Wilayah Negara Republik Indonesia
Main Article Content
Abstract
Exploitation is an act with or without the consent of the victim which includes but is not limited to prostitution, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, oppression, extortion, use of physical, sexual, reproductive organs, or unlawfully transferring body or tissue or utilizing power or ability of a person by another party to gain material or immaterial benefits. The criminal act of trafficking in persons is any action or series that fulfills the elements of a criminal act as stipulated in Law No. 21 of 2007 concerning the eradication of the crime of trafficking in persons. Human trafficking (trafficking) has long occurred on this earth and is an act that is contrary to human dignity. This is a violation of human rights, rights and human dignity which are protected under Pancasila and the 1945 Constitution. In the past, trafficking in persons was only seen as forcible transfer abroad for the purpose of prostitution, illegal forced labor that lasted for a long time. TPTPPO can be committed by individuals, groups, corporations and sometimes by family (parents/siblings), relatives, friends or neighbors of the victim. Victims of TIP are generally women and children, this is possible because they are very vulnerable and considered weak (physical and psychological) so that traffickers are very easy to deceive. Victims often receive cruel treatment, suffering, not even a few who experience violence and threats of violence. They are trapped in a network of powerlessness or by trapping, deceiving, persuading, with the lure and promises of success stories, economic benefits, or providing loans which in the end is debt bondage.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Surabaya: Kencana, 2015, hal. 36.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 94.
Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hal. 58
Chairul Badriah, Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Bandung, Erlangga, 2005 hal 2.
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada, Media, Jakarta, 2006, hal.4
Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2020, hal.128
H.Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018. hal. 110.
Heni Susanti, Tindak Pidana Khusus: Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hal.06
Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, JakartaTimur 2011 hal 357
Hj Rodliyah, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Rajagrafindo Persada, Depok, 2007 Hal.266
Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Universitas Udayana, Denpasar, 2016. hal 153.
Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), Hal.17
Marlina, Hukum Panitensier, (Bandung: Refika Aditama,2011), hal.148.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.140
Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Press, Jatim, 2017, hal.03
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 181-182.
Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hal.11
B. Jurnal
Adhyaksa Mahasena, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia, Universitas Udayana: Vol. 7 No. 1 Mei 2018, hal. 80.
Budayawan Tahir, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht), Universitas Narotama: Volume IV Nomor 2, September 2018, hal. 122.
Herlina Manullang dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Seks Komersial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (studi putusan no : 1451/Pid,sis/2021/Pn.Mdn), Nommensen Journal of Toerekenbaarheid Law, Vol. 01 No. 01 Mei 2022, Hlm 15.
July Esther dkk, Upaya Kepolisian Di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Patik Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 07 No. 02 Agustus 2018, hlm. 104.
C. Internet
https://jagokata.com/arti-kata/penampungan.html
https://id.usembassy.gov /id/our-relationship-id/ official -reports-id/ laporan-tahunan perdagangan orang-2021
D. Undang-Undang
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.