Proses Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang N0 23 Tahun 2004

https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.285

Authors

  • Muhammad Fauzitri Hanggara Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
  • Tri Reni Novita Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

Keywords:

Protection, Victims of Violence, Households

Abstract

Birth of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence brings a bright spot for women who are vulnerable to becoming victims of acts of Domestic Violence. The problem of Domestic Violence (KDRT) is no longer a private problem but a public problem. The absence of laws protecting victims of violence can no longer be used as an excuse for the high number of cases of violence against women. Even the birth of this law regulates specifically the cooperation of several parties to provide legal protection/victims. Protection of victims also means protection of human rights. Domestic Violence is also an act that violates Human Rights. Victims of Domestic Violence need protection and assistance. Apart from the state, one of the parties that can provide protection for victims of domestic violence is a social institution whose struggle is specifically for women. In the Government's efforts to provide legal protection and the role of social institutions in providing legal protection, the factors that play a role in providing legal protection are the main issues discussed in this thesis. Domestic Violence is an act that can traumatize the victim as well as physical violence. Therefore in Law no. 23 of 2004 is expected to be a tool that can stop the culture of violence that exists in society. Women as the first and foremost educators in a family, for this reason, are expected to be able to develop values of compassion, equality and equality, caring for one another. The conclusion of this study is that there have been too many incidents of Domestic Violence, for this reason Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence was made. In the contents of Article 4 Paragraph (1) of the Law on the Elimination of Domestic Violence Any person who commits acts of physical violence in the household as referred to in Article 5 letter a shall be subject to imprisonment for five years or a fine of up to Rp. 15,000,000

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achie Sudiarti Luhulima. (2000). Pemahaman Bentuk – bentuk Tindak Kekerasan

Terhadap Perempuan an Alternatif Pemecahannya. Jakarta: P.T Alumni

Adnan Buyung Nasution. Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia. Jakarta, 1995

A. Mansyur Effendi. Tempat Hak – hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional. Alumni. Bandung. 1980

Aroma Elmina Martha, perempuan, kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003

Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan Hukum & Kebijakan penanggulangan kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2001

Danielle Samsoer. Penegakkan Hukum yang berkeadilan gender. Komnas perempuan-LBH apik-LBPP derap-warapsari-convention watch-PKWJ. UII. Jakarta 2005

Darji Darmodihardjo. Santaji Pancasila. PT Gita Karya. Jakarta 1978

Endah Nurdiana (Ed). Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan: Catatan Untuk Bidang – bidang Strategis, Kemitraan Negara dan Masyarakat. Jakarta 2000

Fathul Djannah dkk, kekerasan terhadap istri, ctk. Pertama, LKIS, Yogyakarta, 2003

Geoffrey Robertson, QC. Kejahatan terhadap kemanuisaan perwujudan untuk mewujudkan keadilan global. Komnas HAM Jakarta 2002

G. Widiantara, S.H., M.Hum,. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009

Harkristuti Harkrisnowo, Hukum pidana dan Kekerasan Terhadap perempuan, KKCW – PKWJ, UI, Jakarta, 2000

Hartian Salawati. Panduan Pengembangan pusat krisis berbasis Masyarakat, Kementrian pemberdayaan perempuan. Jakarta 2002

Joni, Muhammad. (1993). Aspek Hukum Perlindungan Anak

Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta, 2001

Kristi Poerwandari. Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia. Komnas Perempuan. Jakarta, 2002

Kurnia, Titon Slamet, Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia.

Bandung, 2005

Dalam Pemahaman Bentuk – bentuk Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender. Jakarta, UI

Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional 2001

Suparman Marzuki, Diktat Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta 1999

Venny, Kekerasan Terhadap Perempuan. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta 2003Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang – undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 1990

Undang – undang 31 Tahun 2014/2016 Tentang perubahan atas Undang – undang No 13 Tahun 2006

http://d2bnuhatama.blogspot.com/2011/08/mahkamah-pancasila-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html, pada tanggal 01 november 2021 pukul 20:40

http://Sejarahbangsaindonesia. Wordpress.com/sejarah-singkat-kota-medan/ pada tanggal 02 Desember 2022 pukul 23:55.

http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page.read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt/ di akses pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 21:51

Published

2023-01-30

How to Cite

Muhammad Fauzitri Hanggara, & Tri Reni Novita. (2023). Proses Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang N0 23 Tahun 2004. Jurnal Smart Hukum (JSH), 1(2), 336–343. https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.285