Law Enforcement in the Case of Racist Hate Speech by a Police Officer's Child: An Analysis of Multiple Articles in the ITE Law, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and Human Rights Protection
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research analyzes the legal case of a racist contest content created by a female student with initials L, the child of a Police officer, which went viral in May–June 2026. Using normative-juridical research method with statutory, case, and conceptual approaches, this study examines the application of Article 28 paragraph (2) of the ITE Law from a criminal law perspective and analyzes the potential for tort claims (Article 1365 of the Indonesian Civil Code) and defamation claims (Article 1372 of the Indonesian Civil Code) that can be filed by victims. This research also analyzes the impact of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024, international legal frameworks (Rabat Plan of Action, ICCPR, ICERD, Siracusa Principles), and various moral, ethical, and legal impacts of this case. The results show that: (1) L's content fulfills both criminal elements and tort elements; (2) the non-detention decision is formally in accordance with the Criminal Procedure Code but raises controversy; (3) Constitutional Court Decision 105/2024 narrows the interpretation of hate speech articles; (4) the L case has broad impacts on national unity, serves as a test for police reform, and raises serious moral and ethical concerns; (5) victims have a strong potential for tort claims to obtain material and immaterial damages. This research recommends: (1) regulatory harmonization; (2) strengthening legal process transparency; (3) strict law enforcement; and (4) improving public digital literacy
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 1-15.
Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 1-15.
Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 1-15.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), Pasal 1365, 1366, dan 1372.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), Pasal 1365, 1366, dan 1372.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
ANTARA News. "Hakim PN Bandung jatuhi youtuber Resbob vonis 2,5 tahun penjara." 29 April 2026.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2007.
Christianto, Hwian. Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
CNN Indonesia. "Resbob Divonis 2,5 Tahun Penjara, Doakan Hakim Bahagia 7 Turunan." 29 April 2026.
Detik.com. "Laras Faizati Menangis Usai Vonis: Saya Bisa Pulang ke Rumah." 15 Januari 2026.
Fuad, M. "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Perspektif UU ITE." Jurnal Hukum dan Masyarakat 12, no. 2 (2024): 112-130.
Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 1-15.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kompas.tv. "Kronologi Laras Faizati Ditangkap sampai Divonis Pidana 6 Bulan Tanpa Bui." 16 Januari 2026.
Kurniawan, T. "Implikasi Status Anak Aparat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian." Jurnal Kriminologi Indonesia 8, no. 2 (2025): 78-95.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Uji Materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dibacakan pada 29 April 2025.
Pangestu, Wisnu Aji, Hamidah Abdurrachman, dan Kus Rizkianto. Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Hate Speech dalam Sistem Hukum Indonesia. Penerbit NEM, 2024.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Putra, Eka Nugraha. Free Speech in Indonesia: Legal Issues and Public Interest Litigation. Routledge Contemporary Southeast Asia Series. London: Routledge, 2025.
Radar Magelang. "Anak Perwira Polda Jateng Jadi Tersangka Konten Rasis UU ITE, Ini Alasan Polisi Tidak Menahan." 23 Juni 2026.
Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
Republika.co.id. "Mengaku Kebal Hukum, Anak Perwira Polisi Pembuat Konten Rasialis Ditetapkan Jadi Tersangka." 4 Juni 2026.
RMOL Jateng. "Merasa Kebal Hukum Anak Kompol Polda Jateng, Ditetapkan Tersangka." 1 Juni 2026.
RRI.co.id. "Resbob Divonis Penjara 2,5 Tahun atas Kasus Ujaran Kebencian pada Suku Sunda." 29 April 2026.
Sihombing, R. "Kebebasan Berekspresi dalam Era Digital: Perbandingan Hukum Indonesia dan Jerman." Jurnal Hukum Internasional 10, no. 3 (2023): 201-220.
Tribunnews.com. "Laras Faizati Bebas Bersyarat, Habiburokhman Singgung KUHP-KUHAP Baru." 15 Januari 2026.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. (Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
United Nations. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). 1965.
United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 1966.
United Nations. Rabat Plan of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial or Religious Hatred that Constitutes Incitement to Discrimination, Hostility or Violence. 2012.
United Nations. Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. 1984.
Waldron, Jeremy. The Harm in Hate Speech. Cambridge: Harvard University Press, 2012.