The Urgency of Regulation of Tax Criminal Actions in Preventing Loss of State Revenue in the Tax Sector
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This article examines the urgency of regulating tax crimes in preventing loss of state revenue in the tax sector. The research method used in writing this article is a normative juridical paradigm or doctrinal legal research. The basis for writing this article is literature with a focus on analyzing primary legal materials and secondary legal materials. That is, this research will refer to the legal norms contained in the laws and regulations related to criminal law legislation policies in the tax sector. The results of this study are that the regulation of tax crimes has an important role in preventing or overcoming the occurrence of fraud and crime in the field of taxation. In addition, the regulation of tax crimes as an effort to overcome crime in the tax sector can be carried out preventively and repressively so that the state avoids losses to income in the tax sector.
Keywords; Regulations, Crimes, Taxes, Losses, State Income
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Book;
Adrian Sutedi, 2016. Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika,
Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, 2018. Perspektif Keadilan dan Kepastian dalam Penerapan Hukum Pajak, Jakarta: Mitra Wacana Media,
M. Farouq S, 2018. Hukum Pajak Di Indonesia; Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan, Jakarta; Prenadamedia Group;
Timbo Mangaranap Sirait, 2019. Hukum Pidana Pajak Indonesia; Materil dan Formil, Sleman; Deepublish,
Hikmahanto Juwana, 2002. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Jakarta: Lentera Hati,
Mokhammad Najih. 2014. Politik Hukum Pidana. Malang: Setara Press,
Dyah Ochtorina Susanti & Aan Efendi, 2014. Penelitian Hukum (legal research), Jakarta: Sinar Grafika,
Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada,
Ryaas Rasyid, M. 2002. Makna Pemerintahan Tinjauan Daei Segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta: Mutiara Sumber Widya Penabur Benih Kecerdasan,
Roce Pound, 1996. Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Bhratara Niaga Media;
Simon Nahak, 2015. Hukum Pidana Perpajakan; Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum, Malang; Setara Press
Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, 2012. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
Soerjono Soekamto, 1981. Kriminologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Ghalia Indonesia,.
Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni,
Teguh Prasetyo, 2010. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung. Penerbit Nusa Media,
P.M. Rondonuwu, 2021. Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi, (Depok; PT Rajagrafindo Persada,
Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, 2001. Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Adtya Bakti.
Sudarto, 1983. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni,
Fitri Wahyuni, 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama,
Eddy O.S.Hiariej, 2016. Prinsip-Prinsp Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
Mukhtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, tanpa tahun
Eko Lasmana, 2019. Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2019, Jakarta; Mitra Wacana Media,
The Journal
Anggi Kania Putri & Taun Taun, 2023. Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari, 9 (1), 198-209;
Mudzakkir, 2011 Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus Criminal Justice Regulation in The Taxation Field Criminal and Its Relation to General and Special Criminal Law, Jurnal Legislasi Indonesia vol. 8 no. 1 - april
Bayu Dwi Anggono, 2016. “The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation “, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 , April
Andi Sandi Ant.T.T., 2016. “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”, Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September
Ngadino, 2014. “Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari
Wicipto Setiadi, 2020. Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law, Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), Volume 9 Nomor 1, April
Vivi Safrianata, 2017. Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana , Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya;
Gabrila Christy Mumek & Wasis, 2022. Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia Dan Implikasinya Kepada Kepatuhan Wajib Pajak, Volume 1 No. 4 Desember;
Rudi Kurniawan, & Didik Endro Purwoleksono,2019. Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan, Jurnal Pamator; Volume 12 No. 2, Oktober; page; 35-39;
John Kenedi, 2017. Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). Bengkulu. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol 2 No. 1.
Salman Luthan, 2009. Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan, JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 16 OKTOBER;
Koen J. Muylle, 2003, “Improving the Effectiveness of Parliamentary Legislative Procedures”, Satute Law Rev Volume 3;
Viona Wijaya, 2021. Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding; Volume 10 Nomor 2, Agustus;
Fence M. Wantu, 2007. Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober;
Erja Fitria Virginia & Eko Soponyono, 2021. Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Volume 3, Nomor 3,
Leigh Hancher and Michael Moran, 1989. ‘Introduction: Regulation and Deregulation’ European Journal of Political Research Vol. 17; 130
Tozilnutpam, Praverb Dot Net dan Agung Pramono, 2016, Jangan Ada Sentimen, Legal Trust, Edisi 16 Mei 2016, diakses dari http://legal-trust.blogspot.com/2016/05/jangan-ada-sentimen.html pada tanggal 30 Januari 2023.